Teriakan Keras Razaliardi Menyudutkan DPMK, Bupati Akhirnya Tunda Bimtek Aparatur Desa

 

Razaliardi Manik

Singkilnews.id-Pelaksanaan Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Aparatur Pemerintah Desa se Kabupaten Aceh Singkil, yang semula akan dilaksanakan pada tanggal 30 Maret (hari ini-Red) akhirnya ditunda oleh bupati Aceh Singkil.

Penundaan bimtek oleh bupati Dulmusrid tersebut setelah mendengar berbagai kalangan di Aceh Singkil berteriak menentang pelaksaannya. Pasalnya, selain pelaksanaannya terlalu mepet dengan bulan suci Ramadahan, juga pelaksanaan nya dinilai kurang bijak jika dilaksanakan di luar daerah, yaitu di kota Medan Sumatera Utara.

“Alhamdulillah, pak bupati mendengar suara-suara masyarakat yang menentang pelaksanaan bimtek di luar daerah tersebut,”ujar tokoh masyarakat Aceh Singkil,H. Rosman.

H. Rosman sebelumnya menentang pelaksanaan bimtek aparatur desa dilaksanakan di luar daerah, tapi mendukung jika dilaksanakan di daerah ini. Seperti di Pulau Banyak, sekaligus memasyarakat Pulau Banyak sebagai salah satu pengembangan pariwisata di provinsi Aceh.

Selain H. Rosman, salah satu aktivis dan pemerhati anggaran di Aceh Singkil, Razaliardi Manik juga sebelumnya berteriak lantang bahkan mengancam akan melaporkan persoalan bimtek tersebut ke Kemendesa PDTT di Jakrata.

Razaliardi Manik yang juga Direktur Central Hukum dan Keadilan Aceh Singkil ini sebelumnya mengatakan, pelaksanaan Bimtek Peningkatan Aparatur Pemerintah Desa tersebut terkesan sangat dipaksakan. Dirinya bahkan mencurigai ada kolusi dalam pelaksanaannya.

“Bimtek untuk Peningkatan Aparatur Pemerintah Desa itu saat ini belum mendesak,”kata nya selasa,(30/3/2021), Siapa bilang mendesak. Gila itu. Yang mendesak itu adalah upaya menanggulangi ekonomi masyarakat desa dalam menghadapi dampak Covid-19. Terlebih lagi dalam menyambut bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri yang akan datang”, katanya.

Seyogiyanya, kata Razaliadi, dana desa yang ada saat ini dipergunakan terlebih dahulu untuk kegiatan swakelola dengan sistem padat karya tunai agar masyarakat bisa mendapat penghasilan untuk menyambung hidup mereka. Dengan demikian azas manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat desa itu sendiri.

Razaliardi mempertanyakan kepada Kepala DPMK Aceh Singkil. Mengapa pencairan dana desa tahap pertama ini yang di utamakan untuk Bimtek. Apa alasannya, apa yang mendesak untuk dilaksanakan sehingga pelaksanaannya dipilih menjelang pusa dan lebaran.

Terusterang katanya, pelaksanaan bimtek diawal pencairan dana desa tahap pertama ini menjadi tanda tanya besar bagi dirinya.

“Menjadi tanda tanya besar bagi saya. Saya mohon, jangan paksa saya untuk berpikir mencurigai sesuatu yang belum pasti adanya kolusi dalam pelaksanaan bimtek ini. Jangan-jangan kerana memang puasa dan lebaran sudah dekat makanya bimtek ini mejadi prioritas utama utuk dilaksanakan”, sindirnya.

Kecurigaan ini sebenarnya wajar saja. Pasalnya kata Razaliardi, penggunaan dana bimtek sebesar Rp 1,7 miliar lebih itu kurang transparan. Sipa penyelenggaranya, bagaimana sistemnya. Sebab, penyelenggara bimtek ini hanya melalui lobi-lobi dan penunjukan.

“Jadi tolong hati-hati. Saya hanya sekedar mengingatkan, DPMK jangan coba-boba bermain dengan dana bimtek. Nanti bahaya. Selaku teman, rasanya tidak salah jika saya mengingatkan”, pesannya.

Lebih lanjut Razaliadi mengungkapkan, anggaran kegiatan Bimtek yang diprogramkan BPMK Aceh Singkil tahun 2021 menelan dana desa seluruhnya sebesar sebesar Rp 10,092 Miliar, atau masing-masing desa sebesar Rp 87.000.000,00 dengan 12 item item kegiatan bimtek. (Redaksi).