Diduga ada Sekenario DPMK Aceh Singkil, Bimtek Perangkat Desa kemedan
Singkilnews.id-Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung(DPMK)aceh singkil diduga ada sekenario tentang bimtek perangkat desa ke medan(sumut)dalih Untuk meningkatkan kapasitas, Pemerintah Desa harus memasukkan dan mengikuti program Bimbingan Teknis (Bimtek) aparatur desa tahun 2021.
Azwir,SH,kepada wartawan menuturkan, Rabu, (24/3/2021),kemarin."Secara
aturan nya, apa yang sudah menjadi ketetapan seperti Bimtek aparatur,
Pemerintah Desa harus memasukkan program tersebut dalam kegiatan Anggaran
Desa", ucap Kadis itu.
Menurut Azwir, kegiatan Bimtek tersebut dilakukan sebagai
upaya untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa. Bila kita berbicara keinginan
atau kemampuan keuangan Pemerintah Desa mampu atau tidak nya memplotkan program
Bimtek itu sifatnya relatif.
Karena, disitulah gunanya peran Pemerintah Daerah dalam
memberikan pembinaan Pemerintah Desa terhadap penyelenggara Anggaran Dana Desa
(ADD),kendati tidak ada sanksi tegas bagi Pemerintah Desa yang tidak
memprogramkan Bimtek tersebut, namun pihak DPMK tetap mengarahkan pihak Desa
agar bisa menganggarkan kegiatan Bimtek.
Sementara terkait dengan teknis pelaksanaan Bimtek tersebut,
tergantung dengan pihak penyelenggara dengan Pemerintah Desa. Karena untuk
kegiatan tersebut ditandatangani oleh pihak ketiga, ujarnya.Untuk Bimtek
aparatur desa informasinya dilaksanakan akhir Bulan Maret 2021 ini, di Medan.
Dengan masing-masing Desa akan diikuti 3 orang aparatur yang menyerap dana
sebesar Rp.5 juta perorangnya.
Bila dijumlahkan dengan 116 Desa yang ada di Kabupaten Aceh
Singkil, berarti untuk kegiatan Bimtek Aparatur Pemerintah Desa setempat, yang
akan dilaksanakan di Medan, menghabiskan total anggaran sebesar Rp.1,7 milyar
lebih, ungkapnya.
Terpisah,warga kecamatan gunung meriah,yang egan di
sebutan nama nya jum’at(26/3/2021)mengatakan, kegiatan Bimtek peningkatan
kapasitas perangkat desa tahun 2021 yang dilaksanakan nanti nya di medan(sumut),hanya
buang-buang anggaran desa. Apalagi tindak lanjut dari Bimtek tersebut tidak
jelas.
“Kami menilainya kegiatan Bimtek tersebut hanya menguras dana desa. Sejak tahun 2015 di luncurkan nya dana desa hampir setiap tahun ada bimtek namun hasil nya tidak jelas,” tudingnya.Ia,mengungkapkan, untuk mengikuti Bimtek setiap perangkat dikenakan biaya Rp lima juta yang diambilkan dari ADD.
“Jika dikalkulasi 5 juta dikalikan 3 Maka jumlah dana 15
juta persatu desa di kali 116 desa jumlah dana yang terkumpul sekitar Rp 1,7
Miliar Uang segitu banyaknya digunakan untuk apa saja.kami melihat ada
sekenario DPMK aceh singkil di sini, seandainya dana itu digunakan untuk
membangun jalan pasti jauh lebih bermanfaat kepada masyarakat, ini malah dibuat
jalan-jalan,”kata nya.(Redaksi)