Pemda Aceh Singkil Diminta Alihkan Dana Bumdes Untuk Penanganan Pencegahan Virus Corona

Direktur LSM Central Hukum & Keadalin (CHK) Aceh Singkil, Razaliardi Manik 

Singkilnews.id-Pembentukan  Tim Relawan Desa Lawan Covid-19 saat ini hampir disetiap desa di Kabupaten Aceh Singkil telah terbentuk. Meski demikian, percepatan penanganan Covid-19 di daerah yang memiliki 11 Kecamatan dan 116 desa ini tidak akan berjalan sesuai dengan harapan pemerintah pusat.

Pernyataan tersebut disampaikan Direktur LSM Central Hukum & Keadalin (CHK) Aceh Singkil, Razaliardi Manik melalui rilisnya yang diterima singkilnews.id,jum’at(3/04/2020).

Pasalnya, sebut Razaliardi, terkendala dengan tidak adanya anggaran yang tersedia di pemerintah desa.

“Saat ini di Kas Pemerintahan Desa seribu rupiahpun tidak ada tersedia anggaran. Bagaimana bisa menangani persoalan pencegahan virus corona kalau dana tidak ada. Omong kosong itu”, katanya.

Selain masalah tidak tersedianya anggaran, pemerintah desa juga belum mendapatkan arahan yang jelas dan terinci dari bupati Aceh Singkil mengenai penggeseran anggaran yang akan direvisi dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBKm-P) Tahun Anggaran 2020.

Dalam surat bupati Aceh Singkil No. 440/529 tanggal 27 Maret perihal Dana Tanggap Darurat, sebut Razaliardi, hanya memerintahkan agar pemerintah desa segera melakukan Perubahan APBKam Tahun Anggaran 2020 untuk mendukung kegiatan pencegahan Covid-19 dengan kegiatan antara lain;

Pembentukan Tim Relawan Desa Lawan Covid-19, Penganggaran Biaya Operasional Tim Relawan Desa, Pengadaan Alat Kesehatan, Biaya Sosialisasi Pencegahan Penanganan Covid-19, dan Penganggaran Kegiatan Program Padat Karya Tunai Desa.

“Sampai saat ini, sebahagian besar pemerintah desa belum melakukan revisi Perubahan APBKam, karena masih bingung soal mata anggaran yang akan di relokasi. Tidak percaya, silakan tanya di kecamatan-kecamatan, berapa desa yang sudah selesai melakukan Perubahan APBKam”, urainya.

Untuk itu, Razaliardi yang juga Ketua Komunitas Pekerja Media (KPM) Aceh Singkil ini, meminta kepada bupati Aceh Singkil agar dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tahun 2020 dialihakan untuk Dana Tanggap Darurat Covid-19 Corona di seluruh desa.

“Pada Tahun Anggaran 2020 ini, setiap desa ada mengalokasikan dana pernyertaan modal pemerintah desa untuk BUMDes dalam APBKam murni sebesar Rp 100.000.000. Untuk tahun ini saya rasa dana BUMDes tidak usah dulu. Alihkan saja dananya untuk menghadapi bencana kesehatan yang menimpa negeri ini,” sarannya.

Sebelumnya sebut Razaliardi, gagasan pengalihan dana Bumdes tersebut telah direncanakan oleh Camat Singkil dalam rapat kolektif bersama seluruh kepala desa, Imam Mukim, dengan menghadirkan P3MD Kabupaten dan Pendamping Desa.

“Saya mendukung gagasan Camat Singkil tersebut, dan meminta kepada bupati agar memberikan arahan lebih lanjut kepada seluruh camata dan kepala desa mengalihkan dana Bumdes untuk Kegiatan Program Padat Karya Tunai Desa guna mengeliminir persoalan dampak sosial ekonomi masyarakat atas penyebaran Covid-19 ini”, terangnya.

Selain itu, dirinya juga meminta kepada dinas yang terkait dengan anggaran dana desa agar segera mengurus pencairan dana desa tahap pertama.

Menurut pengamatannya, sampai hari ini belum ada satu desapun yang anggarannya sudah dapat dicairkan. Padahal sebahagian besar pemerintah desa sudah menyerahkan APBKam dan LPj tahun sebelumnya ke dinas terkait, baik itu di BPMK, maupun DPPKD.

“Mereka menunggu apa lagi, nunggu masyarakat kelaparan dan virus menyebar ya. Menurut informasi yang saya terima, dokumen pengajuan dari pemerintah desa sudah menumpuk di DPPKD, tapi belum diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tapak Tuan,” paparnya.

Jika dalam sepuluh hari ini anggaran pemerintah desa masih kosong, maka sebut Razaliardi, CHK Aceh Singkil akan melaporkan masalah tersebut kepada Menteri Dalaam Negeri dan Menteri Keuangan RI.

“Ya, kita lihat saja nanti. Apa bila penanganan pencegahan Covid-19 terkendala akibat anggaran pemerintah desa tidak tersedia, maka saya bersama Lembaga Swadaya Masyarakat lainnya secara bersama-sama akan melaporkan masalah ini ke pemerintah pusat”, ancamnya. (red/sukri malau)