Himasil Lhokseumawe minta DPRK Aceh Singkil tingkatkan pengawasan
https://www.singkilnews.id/2019/10/himasil-lhokseumawe-minta-dprk-aceh.html
himpunan mahasiswa Aceh Singkil (Himasil) Lhokseumawe |
Prosesi pelantikan digelar dalam rapat paripurna istimewa
dipimpin Juliadi Wakil Ketua DPRK Aceh Singkil periode 2014-2019. Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji
anggota dewan hasil Pemilu April lalu itu, dipandu Ketua PN Aceh Singkil H
Hamzah Sulaiman SH, setelah Sekwan Aceh Singkil, H Suwan MM membacakan surat
keputusan (SK). Pelantikan dihadiri Bupati Aceh Singkil, Dulmusrid, Wakil
Bupati Sazali, Sekda Drs Azmi, Muspida serta undangan lain.
Berkaca dari permasalahan yang terjadi di daerah tentang
bagaimana perkembangan pembangunan seperti infrastruktur serta kebijakan daerah
yang kurang menguntungkan bahkan merugikan bagi rakyat menjadi permasalahan
yang besar untuk kemajuan serta berkembang nya daerah dan sosial masyarakat.
Dalam hal ini himpunan mahasiswa Aceh Singkil (Himasil)
Lhokseumawe dalam diskusi nya mengatakan terkait masalah banyaknya infrastruktur yang setengah jadi dan
terbengkalai menjadi fokus untuk di perhatikan DPRK Aceh Singkil dalam hal
pengawasan supaya tidak terjadi lagi yang tentunya akan merugikan daerah serta
masyarakat.
Surya Padli ketua devisi kesenian dan kebudayaan Himasil
Lhokseumawe juga angkat bicara dalam hal pengawasan DPRK Aceh Singkil harus
turut ikut melihat perkembangan jikalau mereka melakukan pelegalisasian suatu
pembangunan ataupun lain sebagainya karna dalam hal ini seringkali terjadi
paradoks seperti bangunan setengah jadi serta tidak dapat di pungsikan
jelas hal ini di pengaruhi karena
kurangnya pengawasan yang di lakukan pihak DPRK yang melakukan pelegalisasian
tersebut.
Surya juga menambahkan kepada para wakil rakyat yang
terpilih supaya dapat berkontribusi langsung untuk kemajuan daerah dan sosial
masyarakat. dalam hal pengawasan perlu di perketat supaya tidak terjadi
kesalahan yang tentunya memberikan kesan penindasan terhadap masyarakat.
Himasil Lhokseumawe juga dalam kesimpulan diskusi nya
menegaskan agar seluruh DPRK Aceh singkil teliti dalam melegalisasikan suatu
kebijakan supaya dalam perealisasian nya matang dan dampaknya baik bagi daerah
dan seluruh masyarakat. serta tidak terkesan hanya tau melegalkan tanpa ada
pengawasan.(red/sukri malau)