Pemda Dan UGM Jalin kerja Sama tahun 2018 ini kata,LSM KPPAS

S,kabeakan ketua LSM KPPAS

Singkilnews.id- Pemerintah kabupaten aceh singkil menjalin kerja sama dengan Universitas Gajah Mada,adapun bentuk kerja sama  yang di jalin dalam hal penyusunan Neraca sumber dalam alam(SDA) di tahun 2018 yang lalu.

Ketua LSM,komunitas peduli pembangunan aceh singkil(KPPAS),saat di temui wartawan di rimo kecamatan gunung meriah Rabu(4/9/2019).S,kabeakan meminta Pihak Pemkab aceh singkil harus menyampaikan Hasil atau Manfaat Kerja sama yang di lakukan dengan UGM. supaya di ketahui Masyarakat secara luas, karena dalam kerja sama itu tentu Pihak Pemkab aceh singkil ada menggunakan Anggaran dan anggaran tersebut adalah uang Rakyat.”kata nya.

Kemudian”lanjutnya tentang

Keberangkatan ke tiga Petinggi aceh singkil itu, Bupati, Wakil bupati, juga Sekda, ada korelasinya dengan hasil rekomendasi dari pihak UGM? “tanya kabeakan. karena seperti di beritakan sebelum nya bahwa,Tiga pejabat teras Aceh singkil, Berangkat keluar Daerah padahal hal itu tidak bisa di lakukan dalam sebuah tatanan pemerintahan dan satu orang harus berada di tempat, karena secara peraturan ketata negaraan pada senin (02/09/2019)yang lalu, Pemkab Aceh singkil statusnya bukanlah Pemerintahan. Sebab, Bupati,wakil bupati dan Sekda tidak tidak berada di tempat. Dan hal itu sangat berbahaya secara kepemerintahan, walaupun tujuan mereka melakukan tugas yaitu menghadiri undangan dariMenteri Kemaritiman di jakarta terkait Rencana Pembangunan Destinasi Wisata Rawa Singkil  Lae Treup.

Kemudian jika yang Di gadang-gadang Aceh singkil, akan menjadi penyangga Wisata Danau toba yang sudah mendunia, maka untuk mewujudkan hal itu tidaklah mudah tentu di perlukan Keinginan yang kuat dari pihak pemkab aceh singkil dan DPRK, juga di dukung dari semua Elemen Masyakat aceh singkil, mulai dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda .Ormas dan juga Mahasiswa. Karena menurut pengamatan KPPAS selama ini semua unsur itu jarang di libatkan Pemerintah dalam program pembangunan di aceh singkil.

Selanjut nya dalam meloby atau meminta Anggaran ke pusat tidak harus Rame rame berangkat,hanya Pemborosan anggaran, yang lebih terpenting adalah Esensi Penyampaian ke pihak yang di minta, harus Rasional,tepat  guna, dan patut  orang yang menyampaikan, dan harus paham terkait pokok persoalan. Jadi menurut kabeakan,”tidak harus berjemaah berangkat. Apalagi dalam pemerintahan Pak Jakowi selalu menekankan kepada Pejabat Daerah untuk mengefektipkan penggunaan anggaran perjalanan Dinas.dan inilah relevansinya terkait permintaan LSM.KPPAS,  supaya Pemkab menyampaikan Hasil yang dicapai dalam Menggunakan Uang Rakyat, tegas Kabeakan.(red/S)