Masyarakat Pertanyakan Implementasi 3 Zona pengembangan Ekonomi Di Pemkab aceh singkil.

ketua LSM Komunitas Peduli Pembangunan Aceh Singkil( KPPAS). Drs. S. Kabeakan, 

Singkilnews.id-Masyarakat Aceh singkil pertanyakan Implementasi Program di Pemkab itu yang membagi 3 Zona, Yaitu Zona Perdagangan yang meliputi Kecamatan Gunung meriah, kemudian Kecamatan Singkil,  Singkil utara dan Kuala baru juga Pulau banyak dan pulau banyak barat Sebagai Zona Perikanan dan Parawisata.

kemudian Kecamatan Simpang kanan, Suro. Dan Danau paris juga Singkohor dan Kota baharu sebagai  Zona Pertanian dan perkebunan, pernyataan,”itu di sampaikan Bupati aceh singkil Dulmusrid, di saat membahas RPJM Tiga tahun yang lalu di awal kepemimpinan beliau sebagai Bupati Aceh singkil.

ketua LSM Komunitas Peduli Pembangunan Aceh Singkil( KPPAS). Drs. S. Kabeakan, mempertanyakan Implementasi Program tersebut.dia mengatakan kepada sejumlah awak media, minggu(1/09/2019).Di Rimo. Bahwa sudah tiga tahun kepemimpinan Dulsaza,dengan segala programnya yang sangat bagus tapi fakta di lapangan bertolak belakang dengan konsep yang di susun dalam, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tersebut. Atau dengan kata lain Dapat disebut Kaya konsep miskin Eksen.

Kabeakan melanjutkan terkait Pembagian Zona yang di putuskan 3 Zona di akui hayanyalah konsep semata, karena sampai hari ini belum ada langkah kongkrit yang di lakukan Pemerintah  terkait pembagian Zona tersebut, seperti Zona Perdagangan di Kecamatan Gunung meriah,Langkah  apa yang sudah di lakukan Pemerintah kepada Masyarakat gunung meriah tentang perdagangan apakah cukup hanya membangun Sarana seperti Pasar saja ?” Tanya kabeakan.

sementara sebelum Kepemimpinan Bupati sekarang Pembangunan Gedung pasar sudah dilakukan bahkan banyak bangunan terbengkalai tak dipungsikan urainya, dan seharusnya,langkah yang di lakukan Pemerintah melalui Dinas perdagangan adalah mengefetipkan Pasar- pasar yang ada dan di buat regulasi yang berbasis tranparan dalam membagi bangunan kios kios supaya benar benar pedagang yang mendapatkan.

Tapi faktanya banyak kios kios di beri kepada bukan pedagang. Kemudian terkait Zona Pertanian dan Perkebunan di Kecamatan Danau paris , Suro, Singkohor dan Kota baharu . langkah apa yang sudah di lakukan pemerintah dan siapa pun tahu, bahwa di empat Kecamatan itu memang wilayah pertanian dan perkebunan, tapi dalam Pengalokasian Anggaran APBD apakah anggaran Pertanian dan perkebunan di proritaskan di empat Kexanatan itu ?.

 Bak kata Orang Pak pak Ulang Harap, boy rana asa ku d’geer( jangan harap) cetus Kabeakan,Pemkab singkil hanya jago membuat program tapi lalai dalam implementasi dan paling lalai tentang Pengawasan. Dan kebobrokan Kwalitas Bangunan mulai dari Infrastruktur dan pelayanan di aceh singkil.

Ini membuktikan buruk nya Pengawasan, Kemudian lanjutnya tentang Zona Perikanan dan Parawisata yaitu Kecamatan Singkil, singkil utara ,kuala baru juga Pulau banyak .memang saat ini Parawisata sudah ada sedikit upaya yang di lakukan Pemerintah salah satunya Mencari obyek baru seperti Lae treup yang saat ini sedang di loby ke Kementerian kemaritiman untuk di dukung terutama Dana .

dan Kami sangat mendukung upaya pemkab tentang Lae Treup untuk di jadikan Wisata Rawa Singkil yang berkelas Dunia,kami mengingatkan kepada Pemkab singkil, bahwa yang paling mendasar di Disiapkan dalam Mengelola Destinasi Wisata yang berkelas Dunia adalah, SDM dan Sosialisasi kepada masyarakat di sekitar Wilayah zona wisata yang akan di bangun,diharapkan esensi dari RPJM. Bupati yang telah di nyatakan dalam kebijakan APBD Aceh singkil dapat di Implementasikan  tentu demi terwujudnya Kemakmuran dan perbaikan Ekonomi Masyarajat Aceh singkil. “tegas Kabeakan(red)