Tim Pansus DPRK Menyampaikan Laporan Terhadap Pelaksanaan Jalannya Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan
https://www.singkilnews.id/2019/07/tim-pansus-dprk-menyampaikan-laporan.html
Acara sidang paripurna di gedung DPRK aceh singkil |
Singkilnews.id, aceh singkil-Rapat paripurna lanjutan pansus mendengarkan laporan tim
pansus l DPRK Aceh Singkil dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap
pelaksanaan jalannya pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kabupaten
Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018.
Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRK Aceh Singkil
Yulihardin, turut hadir Wakil Ketua lainnya Juliadi, Bupati Aceh Singkil
Dulmusrid, Dandim 0109, perwakilan Kapolres, Sekda Azmi, Sekwan Suwan, Anggota
DPRK, SKPK dan undangan lainnya. Yang dilaksanakan di gedung dewan setempat,
Kampung Baru, Singkil Utara, Selasa (16/7/2019).
Pada tanggal 17-21 Juni 2019 yang lalu, kami dari tim l
pansus yang melakukan pengawasan meliputi 5 wilayah kecamatan disekitar ibu
kota pemerintahan Aceh Singkil, melihat kondisi keadaan sebenarnya pada
kegiatan SKPK yang dibiayai dari APBK Aceh Singkil tahun anggaran 2018 lalu,
kata Frida Siska selaku juru bicara tim l pansus.
Lanjutnya, saat kegiatan dilapangan pengumpulan berkas dan
sebagainya, banyak hal yang kami temukan, bahkan ada dua instansi yang sama
sekali tidak ingin melakukan kordinasi dengan tim pansus l. "Setdakab
dalam pertemuan tim l pansus dengan Sekda dan para kepala bagian, kami tidak
bertemu dengan Kabag Humas dan protokol sampai saat pelaksanaan pengawasan ini
selesai," katanya.
Dia melanjutkan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
ada beberapa catatan yang perlu kami sampaikan. "Paket Pekerjaan
peningkatan jalan Singkil-Teluk Rumbia-Rantau Gedang dengan nilai kontrak Rp
20.249.311.000 , dari sumber DAK penugasan tahun anggaran 2018. Dalam temuan
tim l administrasi pelaksanaan kontrak, volume kontrak, serah terima pekerjaan
dan aset negara atau barang bernilai dari kegiatan tahun sebelumnya,"
ungkapnya.
Dinas Perhubungan, kami belum mendapatkan laporan rinci
tentang keadaan mobil L300 yang tahun 2018 dilakukan penertiban, segera kadis
perhubungan menyampaikan laporan keadaan fisik tentang mobil L300 ke komisi
lll. Dan tim l mengharapkan agar dinas perhubungan membuat moda transportasi
laut yang efisien, efektif dan murah bagi masyarakat.
Dinas pendidikan dan kebudayaan, dalam LHP BPK tahun 2019
bahwa dinas pendidikan dan kebudayaan menganggarkan belanja modal sebesar Rp
18.988.198.146 dengan realisasi sebesar Rp 18.856.045.762.37 atau naik 99,3%.
BPK hanya memeriksa hanya 4 paket kegiatan pembangunan ruang kelas baru sekolah
yang diperiksa.
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, kami sampaikan bahwa
masih minimnya pengelolaan potensi-potensi objek wisata seperti penataan Pulau
Palambak yang masih minim dengan fasilitas akomodasi, transportasi bila potensi
Pulau Palambak ini dikelola dengan baik akan bisa dapat meningkatkan pendapatan
asli kabupaten. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten, dalam catatan kami pada
saat pelaksanaan bahwa masih banyaknya aset-aset pemerintah daerah yang belum
dikembalikan dan belum disertifikatkan.
Dinas Perkebunan, tanggung jawab sosial lingkungan oleh
perusahaan HGU perkebunan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi sesuai
amanat undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang corporate sosial
responsibility (CSR) dan tapal batas hutan lindung dan taman wisata alam yang
berkedudukan di kabupaten Aceh Singkil.
Dinas Lingkungan Hidup, kami menemukan keluhan dari
masyarakat tentang padamnya sebagian penerangan jalan umum. PDAM kami juga
menemukan keluhan dari masyarakat sebagai pengguna jasa air bersih, sekaligus
rekruitmen direktur PDAM agar dilakukan seleksi benar-benar sesuai Permendagri nomor 54 tahun 2017
tentang badan usaha komisaris dan anggota direksi badan usaha milik daerah dan
Permendagri Nomor 37 tahun 2018 tentang pemberhentian anggota dewan pengawas
atau anggota komisaris dan anggota direksi BUMD.
Bappeda, kegiatan belanja barang dan jasa yaitu kerjasama
dengan UGM dengan realisasi biaya sebesar Rp 3,3 milyar ini menjadi produk
sia-sia seperti lahan/tanah seharga 4 milyar di lokasi Pulau Sarok (Pelabuhan
CPO). Dinas Kelautan dan Perikanan dan MAA.(sukri malau/red)