Sidang Paripurna DPRK,Tim pansus II menyampaian Laporan

foto:Fahrizal Berutu selaku juru bicara, menyampaikan laporan tim pansus II DPRK aceh singkil

Singkilnews.id-sidang  paripurna dewan perwakilan rakyat kabupaten (DPRK) Aceh Singkil, tentang penyampaian laporan panitia khusus (pansus) ll, terhadap pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam SKPK Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018. Yang di laksanakan di gedung dewan setempat, Kampung Baru, Singkil Utara, Senin (23/06/2019).

     Rapat paripurna tersebut mendengarkan laporan pansus ll DPRK ke Bupati dan SKPK sekabupaten Aceh Singkil. turut hadir  dalam acara itu,Dandim 0109 Aceh Singkil, Kapolres Aceh Singkil atau mewakili, Ketua MPU, Sekda atau mewakili, Sekwan dan anggota dewan lainnya.

     Dalam laporan pansus ll DPRK yang di bacakan oleh Fahrizal Berutu selaku juru bicaranya, menyampaikan,bahwa ada beberapa catatan di sampaikan  ke bupati Aceh Singkil dan SKPK-nya, termasuk Hermanto Kepala Badan Kesbangpol, Saiful Umar sebelumnya staf biasa hampir satu setengah kadaluawarsa,karna tidak aktif masuk kerja tanpa ada keterangan yang jelas, tiba-tiba di promosikan menjadi  kepala dinas tersebut.

"Apakah mereka mampu menegakkan disiplinnya, sedangkan mereka punya rekam jejak atau treck record yang kelam, kami yakin tentu pihak pemda punya alasan khusus berdalih bahwa yang bersangkutan punya hal-hal yang teknis," katanya.

     Berikut beberapa catatan tim ll pansus DPRK Aceh Singkil.

1. Tandan buah segar (TBS), sudah lebih satu tahun petani sawit Aceh Singkil meradang karena harga TBS pada level Rp 500-600/kilo, tergantung jarak jauh dekatnya dari PMKS, ini sepatutnya kita konsolidasi kepada pihak PMKS supaya bupati dan dinas perkebunan dalam melakukan pengawasan harga yang kerap di lapangan tidak sesuai harga yang di keluarkan pihak dinas perkebunan provinsi Aceh sebagai penanggungjawab. Ada beberapa PMKS di provinsi Sumatera Utara malah lebih tinggi dari PMKS kabupaten Aceh Singkil, padahal kalau di tinjau dari jarak tempuh masih sama dengan kabupaten Aceh Singkil, agar bupati bisa mengambil langkah konkrit supaya pihak PMKS tidak semena-mena menurunkan harga tbs tiga kali sehari layaknya seorang dokter.

2. Dinas yang membidangi ekonomi, dinas pangan, dinas pertanian, dinas perkebunan, dinas kelautan dan perikanan, Disperindagkop dan UKM, diharapkan dalam penyaluran dana hibah maupun bantuan sosial (bansos), kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok dan harus memperhatikan peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) Nomor 14 Tahun 2016 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos yang bersumber dari APBD.

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Aceh Singkil, proyek atau infrastruktur sering dilakukan oleh dinas pupr menjelang akhir tahun anggaran berakhir makanya tidak efektif. Sehingga pengerjaannya terburu-buru tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, ruas jalan rusak dan berlubang-lubang padahal baru dikerjakan dan dilaksanakan diperparah lagi oleh banjir karena sistem drainasenya tidak berfungsi.

"Dilapangan tim pansus ll menemukan proyek pengaspalan ruas jalan terletak di SMAN Simpang Kanan menuju Desa Tugan, proyek tersebut dikerjakan oleh PUPR provinsi yang bersumber dari Otsus Tahun 2018. Jalan tersebut sudah rusak dan berlubang sehingga kita sudah berkoordinasi pihak PUPR Aceh Singkil, ternyata tidak dilibatkan pengaspalan jalan tersebut, agar ditindaklanjuti siapa kontraktor pengerjaan tersebut, supaya pembangunan merata di seluruh kabupaten Aceh Singkil," harapnya.

4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dinas pendidikan sangat banyak bermasalah tidak ada menemui tim pansus ll, sebagai contoh waktu pembelian tanah ada surat pernyataan kepada komisi IV DPRK, waktu pembelian tanah untuk SD Rimo seperti nya dinas pendidikan menyia-nyiakan anggaran.

5. Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah, pembangunan Islamic Center waktu itu yang diserahkan oleh provinsi kepada kabupaten Aceh Singkil dan pemda menyerahkan ke dinas syariat Islam, tetapi sampai sekarang proses belajar mengajar pun  jauh dari kata sempurna dan bahkan santri ataupun murid hampir tidak ada. Beberapa tahun yang lalu dibangun sekitar empat ruang belajar dari anggaran kabupaten Aceh Singkil dan belum terpakai 20%, malah di tambah anggaran nya sebesar lebih kurang 3 miliar dari dana Otsus, menyia-nyiakan anggaran.

6. RSUD Aceh Singkil dan Dinas Kesehatan, seiring mendapat akreditasi bintang dua, kami sangat apresiasi atas keberhasilan tersebut supaya di tingkatkan kembali, supaya RSUD meningkatkan pelayanan tersebut karena sering mendapat keluhan dari masyarakat tentang pelayanan termasuk puskesmas-puskesmas sekabupaten Aceh Singkil agar melayani masyarakat secara maksimal.

7. Dinas Lingkungan Hidup, pengawasan secara konferehensit dalam berkesinambungan terhadap lampu jalan begitu juga pengelolaan sampah agar jadi perhatian serius, tim pansus ll menemukan banyak lampu jalan yang padam atau putus padahal anggarannya sudah di anggarkan, supaya dilakukan pemasangan di jalan tikungan Subulussalam-Singkil.

8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, turun langsung kelapangan untuk memperhatikan yang ada di perusahaan-perusahaan, apakah sudah sesuai dengan pekerjaan mereka dengan peraturan undang-undang ketenaga kerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Menurut pasal 88 ayat 1 para pekerja atau buruh berhak atas layak hidup bagi kemanusiaan.

9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, untuk menghimbau kepada kepala desa  sesuai dengan peraturan Permendes dan Perbup.(red)