Direktur LSM CHK Dukung Bupati Aceh Singkil,Pimpinan DPRK silahkanTempuh Jalur Hukum

foto:Direktur LSM CHK  bersama sejumlah awak media

Singkilnews.id- Direktur LSM Central Hukum & Keadilan (CHK)Razaliardi Dukung Bupati Aceh Singkil, terkait Penetapan Sekretaris Dewan Kabupaten Aceh Singkil, H. suwan S.pd,beberapa waktu yang lalu, akhirnya menjadi kemelut antara Bupati Aceh Singkil dengan pimpinan DPRK setempat. Pasalnya, ketiga pimpinan DPRK Aceh Singkil tersebut sepakat menolak dan tidak mengakui keberadaan sekwan yang baru ini.

Perseteruan antara bupati dengan ketiga pimpinan DPRK itu semakin memanas.Puncaknya, Rabu (12/6) dalam rapat paripurna DPRK Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018,salah seorang pimpinan DPRK yang saat itu memimpin rapat paripurna langsung membaikot jalannya rapat.

Wakil Ketua DPRK, Juliadi yang mempimpin rapat tersebut memberitahukan bahwa penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban bupati tidak akan dibahas sebelum bupati membatalkan pengangkatan sekwan yang baru, atau setidaknya bupati menunjuk Plt Sekwan.

“Rapat di skor sampai batas waktu yang tidak ditentukan”, katanya sambil mengetok palu dan langsung turun dari meja pimpinan rapat menuju ruangannya.Menanggapi masalah ini, Direktur LSM Central Hukum & Keadilan (CHK) Aceh Singkil, Razaliardi Manik menilai pimpinan sidang ketika itu kurang beretika.

“pimpinan sidang kok seperti itu. Seharusnya dewan bisa membedakan antara hak dan kewajiban mereka.Menurutnya, dewan harus memahami mana hak, dan yang mana kewajiban.Membahas LKPJ tahunan bupati itu adalah kewajiban dewan. “Kalau tidak mau lagi menjalankan kewajiban, seharusnya mereka jangan terima gaji

dong. Itu duit rakyat lo, rakyat yang menggaji mereka”, ujarnya.Benar memang, dewan dalam hal ini pimpinan DPRK mempunyai hak untuk mempersoalkan pengangkatan sekwan yang katanya tidak dikonsultasikan oleh

bupati kepada pimpinan DPRK sebagaimana yang diatur dalam perundang

undangan. Namun, tempatnya bukan pada saat rapat paripurna dalam rangka

penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, tempatnya

bukan disitu.

Dewan kata Razaliardi bisa meminta keterangan kepada bupati dengan agenda yang

dikhususkan untuk membahas atas pelanggaran perundang-undangan yang dilakukan oleh bupati. Bahkan, jika memang benar bupati telah melakukan

pelanggaran terhadap perundang-undangan, dewan juga bisa melakukan

impeachment atau pemakzulan terhadap bupati.

“Jadi penolakan atas kebijakan bupati mengangkat sekwan bukan pada saat rapat

paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati

kemaren. Bukan disitu tempatnya”, papar Razaliardi.

Ketika ditanya soal saran bupati agar ketiga pimpinan dewan tersebut mengajukan

gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), mantan wartawan Harian

Angkatan Bersejata ini menyebutkan hal itu adalah merupakan langkah yang paling

tepat.

foto:paska sidang di gedung DPRK aceh singkil rabu(12/6/2019)

“Saya memberikan dukungan dan sependapat dengan bupati. Mari selesaikan lewat

jalur hukum, itu lebih baik dan lebih berartabat”, pungkasnya.

Tapi harus ingat. Jangan gara-gara perbedaan penafsiran dalam memaknai peraturan

dan perundang-undangan ini uang negara terkuras. Sebab, kata Razaliardi, yang

berperkara adalah antar lembaga pemerintah, tentu biaya perkaranya juga akan

ditanggung oleh negara.

Menurut pendapat Razaliardi, pengangkatan sekwan yang dilakukan oleh bupati

sudah sesuai aturan. Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang

Pemerintahan Aceh, disana disebutkan bupati hanya diminta berkonsultasi kepada

pimpinan DPRK. Arti berkonsultasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

adalah pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan bagi pihak yang datang

berkonsultasi, dalam hal ini adalah bupati. Tapi bukan untuk mendapatkan

persetujuan.

“Berkonsultasi itu maknanya adalah meminta pendapat atau dialog, bukan

persetujuan. Dan menurut bupati hal tersebut sudah beliau lakukan. Soal pendapat itu

dijalankan atau diterima oleh bupati, itu tergantung bupati. Tidak ada kewajiban bupati

untuk harus menerima pendapat dari hasil berkonsultasi tersebut”, terangnya.

Lebih lanjut Razaliardi menyebutkan, berkonsultasi juga tidak harus formal, tapi bisa

informal, dan tempatnya bisa dimana saja. Tidak harus datang ke kantor, tidak harus

mengajukan surat permintaan resmi dan pakai berita acara segala.

“Dalam undang-Undang tidak ada disebutkan seperti itu, dalam penjelasan Undang-

Undang tersebut juga tidak ada pengaturan seperti itu. Silakan baca Undang-Undang

No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh beserta penjelasannya”, tutup

Razaliardi. (red)